“Aparatur Sipil Negara harus netral, itu harus dilaksanakan. Bila terdapat ASN ikut terlibat, sanksi yang dikenakan mulai dari hukuman tertulis hingga pemecatan”
PotretBisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Dilarang berpihak dan memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota legislatif, dan partai politik peserta Pemilu.
Hal tersebut disampaikan Gubernur pada Rapat Persiapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut ,Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (4/1) .
“Undang-undang memerintahkan ASN harus netral, itu harus dilaksanakan. Bila terdapat ASN ikut terlibat, sanksi yang dikenakan mulai dari hukuman tertulis hingga pemecatan,” katanya.
Dia mengatakan, ketidaknetralan ASN akan berdampak besar pada pelaksanaan sistem pemerintahan. Diantaranya akan muncul persoalan yang mengganggu kekompakan dan keutuhan ASN, TNI dan Polri. Karena akan menjadi sasaran tarik menarik tim pasangan Capres/Cawapres hingga Caleg, hingga birokrasi tidak memberi pelayanan tidak adil dan diskriminatif bagi semua rakyat. Sehingga pemerintah hanya berada dalam satu golongan dan kelompok tertentu.
Dikatakan juga, Pemilu 2019 sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena sebagai salah satu upaya demokrasi negara dalam memilih pemimpin secara langsung. Karena itu, kepada semua pihak diajak untuk bersama mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
Sementara itu, Ketua KPU Sumut Yulhasni menyampaikan, jumlah calon anggota legislatif (Caleg) yang terdaftar saat ini sebanyak 1.353 Caleg DPRD Sumut, jumlah daftar pemilih 9.785.753 jiwa, diantaranya laki-laki 4.828.923 jiwa dan perempuan 4.946.830 jiwa, dan jumlah disabilitas sebesar 11.702 jiwa.
“Yang diantaranya termasuk tuna daksah 3.689 orang, tuna netra 1.863 orang, tuna rungu 2.289 orang, tuna grahita 1.714 orang dan disabilitas lainnya 2.147 jiwa. Mengenai isu penyakit jiwa yang ikut dalam pemilihan ini kita menyeleksi masyarakat yang tidak memiliki surat atau riwayat kejiwaan atau penyakit jiwa,”jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamnsyah menyampaikan, salah satu upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari izin hingga penempatannya. Untuk itu diharapkan adanya instruksi dari Gubsu untuk menyurati Pemkab dan Pemko agar bisa mengimbau kepada para tim sukses maupun caleg agar mengikuti pembuatan APK sesuai aturan.
Turut dihadiri pada pertemuan itu, mewakili Forkopimda Sumut, OPD Pemprovsu, anggota KPU dan Panwaslu dari kabupaten/kota se Sumut. (PB/Rel-Humas Setdaprovsu)
