PotretBisnis.Com, MEDAN-Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT), Muslim Simbolon, mengajak seluruh panitia pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Sumatera Utara untuk bersatu dan menyusun langkah bersama menuju pemerintah pusat.
Menurutnya, upaya pemekaran tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Konsolidasi lintas wilayah dinilai menjadi kunci agar usulan DOB dapat masuk dalam perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam agenda penataan wilayah.
Muslim menyebut, panitia pemekaran dari Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, hingga Sumatera Pantai Timur akan diundang untuk duduk bersama. “Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat, kita harus satu barisan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Muslim menjelaskan, langkah tersebut penting mengingat moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Karena itu, strategi yang ditempuh adalah mendorong seluruh usulan DOB masuk terlebih dahulu dalam dokumen rencana strategis nasional. Dari sana, peluang pembukaan moratorium dinilai akan lebih terbuka.
Ia juga mengungkapkan adanya sinyal positif dari pemerintah pusat, terutama setelah pihaknya melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Dalam pembahasan tersebut, aspek pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi menjadi salah satu indikator penting yang dinilai cukup kuat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kelayakan teknokratis saja tidak cukup. Faktor politik tetap menjadi penentu, sehingga seluruh panitia diminta mengesampingkan ego sektoral demi tujuan bersama.
“Ini bukan lagi soal wilayah masing-masing, tetapi bagaimana Sumatera Utara bisa berbicara dengan satu suara di hadapan pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain itu, KP2SPT juga membuka ruang dialog dengan Bobby Nasution guna menyamakan arah kebijakan daerah terkait agenda pemekaran.
Muslim berharap, pertemuan yang akan digelar dalam waktu dekat dapat menjadi titik awal konsolidasi besar, sebelum seluruh panitia bergerak bersama ke Jakarta untuk memperjuangkan masuknya DOB ke dalam agenda pembangunan nasional. (PB/Andi)
