PotretBisnis.com, MEDAN- Kota Tanjung Balai dan Sibolga menempati peringkat 4 dan peringkat 6 nasional bidang pengentasan kemiskinan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) pada kegiatan lokakarya dan penyerahan penghargaan kepada kedua kota tersebut di gedung Binagraha Pemprovsu di Medan, Selasa (14/4).
Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Tanjung Balai Dr Thamrin Munthe, M.Hum mewakili Wali Kota Sibolga Agus Salim, Program Direktur Wilayah Sumbagut PNPM Mandiri Perkotaan Fery Setiawan, Para kepala SKPD Provsu terkait, Kadis Tarukim Provsu Binsar Situmorang,Ketua Panitia yang juga Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah Sumut M. Bajang Ahmadi dan para peserta lokakarya dari 14 kabupaten Kota.
Wagubsu HT Erry Nuradi mengharapkan Program rogram andalan untuk daerah-daerah apabila PNPM tidak lagi menjadi program nasional pengentasan kemiskinan,
Erry mengatakan, PNPM MP sebagai program pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan sarana pembelajaran bagi masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara bottom up. Masyarakat belajar membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan swakelola, mengawasi serta mengevaluasi secara mandiri.
Program ini lanjut Erry, sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai luhur, serta berupa dokumen program masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. “Program ini juga sesuai dengan visi misi Pemprovsu,” sebut Erry.
Pada kesempatan itu Erry juga mengharapkan lembaga kepemimpinan masyarakat yang dibentuk melalui PNPM MP tersebar di 622 kelurahan/desa pada 72 kecamatan di 14 kabupaten/kota, dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan di masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. “Kelembagaan BKM tersebut harus ditingkatkan kapasitasnya, serta perlu dibangun forum komunikasi efektif di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi,” ujar Erry.
Erry juga mengharapkan dengan lokakarya review PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara ini menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja program secara sinergis dan tepat sasaran.
Erry juga mengapresiasi Kota Tanjung Balai dan Sibolga menempati peringkat 10 besar Nasional dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. “Diharapkan untuk tahun berikutnya, kabupaten/kota se-Sumut yang lain bisa masuk peringkat sepuluh besar nasional,” ujar Erry.
Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya M Bajang Ahmadi melaporkan kegiatan lokakarya review dalam PNPM MP dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang ini merupakan suatu ajang berkumpul untuk sosialisasi dimana proses pengenalan dan diseminasi program pemerintah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selain itu juga sebagai forum diskusi untuk mereview hasil capaian program/proyek/kebijakan, cerita sukses, serta praktek terbaik, merumuskan pemecahan masalah dan memotret prospek program.
Diharapkan dengan lokakarya ini peserta mengetahui kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengetahui hasil evaluasi capaian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Provsu, serta mampu menyusun rencana kerja pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di masing-masing kabupaten kota,” ujar Bajang.
PNPM MP yang dulu dikenal sebagai program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP), telah berjalan sejak tahun 2006 yang telah menjadi wilayah pendampingan PNPM Madiri Perkotaan Sumatera Utara adalah di 7 kabupaten dan 7 kota dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara.
Wilayah tersebut diantaranya kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabapaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Padangsidempuan dan Kota Sibolga.
Dalam rentang waktu lebih kurang 9 tahun, lanjutnya telah diluncurkan dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan sebanyak lebih kurang Rp. 512,1 Miliar yang terdiri dari lebih kurang Rp. 414 Milyar APBN dan lebih kurang 97,8 Milyar sharing pemerintah kabupaten/kota (APBD). Sedangkan dana swadaya msyarakat lebih kurang Rp. 71,2 Miliar. “BLM tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan yang secara garis besar terdiri dari kegiatan fisik/lingkungan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial,” ujar Bajang. PotretBisnis/Andi Rambe-Rel Humwagub
