PotretBisnis, Medan – Ungkapan BPODT Cuma Pajangan semakin relevan dengan kritik yang disampaikan oleh Zeira Salim Ritonga, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Sumatera Utara. Ia menilai bahwa kehadiran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) selama ini tidak menunjukkan dampak konkret dalam pembangunan kawasan wisata Danau Toba.
Baca juga: Pariwisata Adalah Beban Bagi Lingkungan dan Kebudayaan
Menurut Zeira, BPODT Cuma Pajangan, ada secara fisik namun tidak menunjukkan kinerja nyata. Lembaga ini dinilai hanya hadir sebagai simbol, tanpa peran strategis yang diharapkan untuk kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional.
“Jangan sampai BPODT cuma pajangan. Ada, tapi tidak mengurus apa-apa. Seolah-olah cukup dengan kehadiran lembaga, padahal isinya kosong,” tegas Zeira dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).
BPODT Gagal Jalankan Fungsi Koordinatif
Zeira mengkritik kegagalan BPODT dalam menjalankan fungsi koordinatif antar daerah di kawasan Danau Toba. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), BPODT seharusnya menjadi penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, dan tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba. Namun yang terjadi, menurut Zeira, tidak ada arah kebijakan yang terpadu.
“Alih-alih menyatukan, BPODT cuma pajangan yang membiarkan masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kolaborasi nyata, tidak ada sinergi,” jelasnya.
Ego Sektoral dan Lemahnya Kepemimpinan BPODT
Politisi PKB ini juga menyoroti bahwa kuatnya ego sektoral antar instansi dan daerah menjadi penghambat utama pembangunan terpadu. Sayangnya, BPODT cuma pajangan karena tidak mampu mengatasi hambatan ini dan tidak memiliki inisiatif dalam membangun sinergi lintas daerah.
“Kita butuh BPODT yang aktif dan progresif. Kalau BPODT cuma pajangan, maka tidak akan pernah ada kemajuan,” tambah Zeira.
Desakan untuk Evaluasi dan Perubahan
Zeira mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi BPODT secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa jika proyek Danau Toba benar-benar diprioritaskan, maka harus ada langkah nyata berupa kebijakan terpadu, dukungan anggaran, dan lembaga yang bekerja efektif—bukan lembaga yang cuma pajangan.
“Danau Toba adalah proyek nasional. Kalau memang serius, jangan sampai BPODT cuma pajangan. Harus ada tindakan nyata,” pungkasnya.
