PotretBisnis, Medan – Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) diperlukan untuk mendapatkan gambaran kondisi sumber daya hutan di Sumatera Utara (Sumut), sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan hutan.
Berangkat dari hal tersebut, Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melaksanakan Focused Group Discussion (FGD) pembahasan NSDH 2024 Provinsi Sumut.
Kegiatan berlangsung di Hotel Grandhika Setiabudi Medan, Jalan Dr Mansyur, Kota Medan, Kamis (13/3). Turut hadir dalam kegiatan berbagai stakeholder seperti BBKSDA Sumut, Kepala BPDAS Asahan-Barumun, BPKH, Balai PPI, dan Kepala UPTD KPH se-Sumut dan Tahura Bukit Barisan.
Narasumber dalam kegiatan ini, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Kementerian Kehutanan, Asep Perry Muhamad Athoriez, SP, M.Si – Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan DLHK Sumut, Dr. Samsuri, S.Hut., M.Si – Dosen Fakultas Kehutanan USU, dan Masrizal Saraan, S.Hut, M.Si, – Direktur Yayasan PETAI.
Kepala Dinas LHK Provinsi Sumut, Ir. Yuliani Siregar, M.AP, yang hadir dalam pembukaan acara, mengatakan, kegiatan ini mendukung kinerja pihaknya dalam memastikan bagaimana sumber daya hutan bisa terkelola dengan baik dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini dilakukan setiap tahun, semoga kegiatan ini mendapatkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder bagaimana mengelola sumber daya berkelanjutan lebih baik lagi,” kata Yuliani.
Menurutnya, kegiatan ini sangat positif, karena berbagai stakeholder memberikan banyak masukan. yang secara otomatis akan mendukung pengelolaan sumber daya hutan di Sumut yang lebih baik.
“Selama ini pengelolaan sumber daya hutan di Sumut sudah baik, dan dengan adanya kegiatan ini akan lebih baik lagi,” ucapnya.
Diketahui, NSDH memuat informasi atau gambaran tentang kondisi stok ketersediaan sumber daya hutan dalam proses, penambahan, dan pengurangannya. Sehingga pada kurun waktu tertentu dapat diketahui kecenderungan surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
Direktur Eksekutif Yayasan PETAI, Masrizal Saraan S.Hut, M.Si, menjelaskan, PETAI mendukung implementasi kegiatan ini dalam rangka memastikan dokumen NSDH disusun secara partisipatif dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“FGD ini adalah bagian dari implementasi Proyek Result Based Payment,” pungkasnya.
