PotretBisnis.com, MEDAN-Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) sebagai pengelola hutan di tingkat tapak dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif serta berkoordinasi dengan bidang terkait untuk pengelolaan dan pengembangan fungsi KPH yang menjadi tanggung jawabnya.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Ir. Herawati N, MM saat menjadi pembicara di Forestry Webinar Series, bertema Strategi Membangun KPH dalam masa New Normal Kehutanan di Medan, Sabtu 27 Juni 2020
Dia mengatakan dengan luas kawasan hutan 3.001.772 Ha atau 41,9 persen dari daratan Sumatera Utara, potensi dari sektor kehutanan diharapkan dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat Sumatera Utara.
Sesuai dengan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah dan berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab, maka pengelolaan hutan secara lestari harus dilakukan agar hasil hutan dapat produktif berbasis partisipasi masyarakat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Diharapkan, pada 2023 sektor kehutanan dapat menyumbang PDRB Provinsi Sumatera Utara pada nilai 0,85 %. Disamping itu, pada tahun 2021 penurunan luas kawasan dapat ditekan pada angka 1000 Ha.
Herawati juga mengingatkan agar semua KKPH menjalankan program KPH selama masa new normal ini dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Saat ini di Sumatera Utara terdapat 16 KPH yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016. Mengacu kepada RPHJP yang sudah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, para KKPH ditantang untuk mampu mengelola kawasan KPH nya secara lestari, baik pada aspek ekologi maupun ekonominya.
Terkait dengan hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi memiliki beberapa strategi, antara lain adalah penguatan kapasitas SDM dan kerjasama multipihak. Selain itu, Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara juga akan melakukan diskusi khusus dengan Fakultas Kehutanan USU terkait dengan penguatan strategi pengembangan multibisnis kehutanan pada areal KPH di Sumut.
Prodi Magister Kehutanan USU Tawarkan Bambu untuk Komoditi Bisnis
Bambu termasuk jenis tanaman yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas khususnya di perdesaan. Selama ini bambu ditanam oleh masyarakat di pinggir kawasan pemukiman untuk batas perkampungan atau desa. Pada umumnya, bambu tersebut dikelola secara alami. Pemanfaatannya pun masih dilakukan secara sederhana oleh masyarakat untuk pembuatan barang kebutuhan sehari-hari seperti tangga dan dinding rumah. Padahal bila ditelisik lebih dalam, bambu memiliki potensi ekonomi dan sekaligus potensi ekologi dan sosial cukup besar yang banyak pihak belum memberikan perhatian besar untuk mengelolanya secara apik dan profesional. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit manajemen kawasan hutan di tingkat tapak nampaknya perlu menjadikan bambu sebagai salah satu komoditi bisnisnya untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan secara lestari, baik pada aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Hal inilah yang ditawarkan oleh Program Studi Magister Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) pada acara Forestry Webinar Services (FWS) 01, Sabtu (27/6/2020), bertema Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Multibisnis Kehutanan di Era New Normal Pasca Covid 19.
Desi selaku pakar bambu dari Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang menjadi narasumber di dalam FWS 01 tersebut menjelaskan bahwa bambu memiliki potensi ekologi, ekonomi, dan sosial yang cukup besar. Secara ekologi, bambu mampu menyerap karbon dioksida sebesar 50 ton/ha/tahun dan rumpun bambu mampu menyimpan air sebanyak 5.000 liter. Semua bagian dari tanaman bambu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai bentuk barang yang bernilai ekonomi. Akar dan pelepahnya bisa dijadikan kerajinan, rebungnya untuk sayuran, pangkalnya untuk arang, batang tengah bagian bawah untuk rekaya bambu dan furniture laminasi juga untuk lantai dan dinding, batang tengah bagian atas untuk tirai, anyaman dan kerajinan, batang bagian atas untuk ajir tanaman, rantingnya untuk sapu & serat pakaian, dan daunnya kompos, pakan dan pewarna. Secara sosial, bambu sudah lama dipergunakan oleh masyarakat untuk bahan bangunan rumah tempat tinggalnya. Selain itu, tanaman bambu sudah lama dijadikan sebagai tanaman pembatas antar kampung pemukiman warga desa. Dengan demikian tidak berlebihan jika dinyatakan bambu dapat menjadi kunci dalam restorasi lahan dan restorasi ekonomi di Indonesia.
Ir Herawati N, MM selaku Plt Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat menjadi pembicara pada Forestry Webinar Series 01 yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kehutanan USU bekerjasama dengan Pusat Kajian Lanskap Sumatera pada hari Sabtu, 27 Juni 2020.
Kegiatan Forestry Webinar Series 01 tersebut dilaksanakan secara daring oleh Program Studi (Prodi) Magister Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) bekerjasama dengan Pusat Kajian Lanskap Sumatera (Puska Lanskap) dan Himpunan Mahasiswa Magister Kehutanan (HIMAGISHUT) USU pada hari Sabtu, 27 Juni 2020 dengan tema Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Multibisnis Kehutanan di Era New Normal Pasca Covid 19. Tiga narasumber hadir sebagai pembicara yakni Ir Herawati N, MM (Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Desi Ekawati, S.Hut, M.Sc (Pakar Bambu dari Badang Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI), dan Dr. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut, M.Si (Ketua Program Studi Magister Kehutanan – Universitas Sumatera Utara). Kegiatan FWS diikuti oleh 337 orang peserta dari berbagai latar belakang (Pimpinan dan Pengelola KPH, Akademisi, LSM, Swasta, Praktisi dan Mahasiswa) dan tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. (PB/rel)
