PotretBisnis.com, MEDAN – Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) rampung pada 31 Desember 2026. Pembangunan ini merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana nasional yang mencakup tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total sasaran 7.952 unit huntap pada tahun anggaran 2026.
Program pembangunan huntap tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Selain menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman, pembangunan hunian tetap diharapkan dapat membantu warga kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ronny Ariuly Hutahayan, mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
“Untuk pembangunan di tahun anggaran 2026, huntap oleh Kementerian PKP jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di tiga provinsi,” ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).
Ia menjelaskan, dari total target tersebut, sebanyak 6.220 unit huntap dialokasikan untuk Aceh, 919 unit untuk Sumatera Utara, dan 813 unit untuk Sumatera Barat.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan tersebut berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Percepatan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pihak pelaksana pembangunan, terutama dalam penyediaan lahan, proses konstruksi, dan penyelesaian berbagai persyaratan administrasi.
Khusus di Sumatera Utara, pembangunan 919 unit huntap saat ini berada pada tahap pembersihan lahan atau land clearing menuju proses pematangan lahan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pembangunan fisik rumah dapat dilaksanakan secara optimal.
Ronny menyampaikan bahwa proses pelelangan telah dilakukan dan kontraktor pelaksana sudah ditunjuk. Dengan demikian, pekerjaan di lapangan mulai berjalan dan pemerintah berharap seluruh tahapan dapat berlangsung sesuai rencana.
“Mudah-mudahan on track. Rencananya 31 Desember, 919 unit di Sumatera Utara bisa diselesaikan sesuai rencana,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap tidak dapat dilakukan secara serentak tanpa mempertimbangkan kesiapan lokasi. Prosesnya mencakup penyiapan lahan, pembersihan dan pematangan lahan, hingga pembangunan fisik rumah.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk memastikan kesiapan lahan serta kelancaran pelaksanaan proyek. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kualitas hunian yang akan ditempati masyarakat.
Hingga saat ini, sekitar 2.085 unit huntap telah diselesaikan. Sementara itu, pemerintah masih mengejar penyelesaian target pembangunan 7.952 unit pada akhir tahun.
“Tugas bersama kita masih besar. Sampai akhir tahun, 31 Desember, kita masih mengejar target 7.952 unit,” ucap Ronny.
Untuk mendukung pembangunan huntap pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun bagi tiga provinsi tersebut.
Dari jumlah itu, alokasi anggaran untuk Sumatera Utara mencapai Rp299 miliar. Anggaran tersebut menjadi dukungan bagi pelaksanaan pembangunan hunian tetap yang ditujukan untuk masyarakat terdampak bencana.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam proses pendataan dan penyiapan pembangunan. Pendataan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan dapat diselaraskan.
Menurut Ronny, proses tersebut merupakan bagian dari penyusunan rencana induk yang difinalisasi pada April 2026. Perencanaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan, lokasi, dan tahapan pembangunan huntap di masing-masing wilayah.
Kesiapan lahan, kejelasan data penerima manfaat, serta koordinasi antarlembaga menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan diharapkan tidak hanya mengejar target jumlah unit, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 25.606 unit huntap untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total tersebut, sebanyak 20.647 unit direncanakan dibangun di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.252 unit di Sumatera Barat.
Ronny menjelaskan, sesuai arahan Presiden, durasi pelaksanaan pembangunan dipercepat dari tiga tahun menjadi dua tahun. Percepatan ini dilakukan agar masyarakat terdampak bencana dapat menempati hunian tetap dalam waktu yang lebih singkat.
Untuk mendukung target tahun 2027, pemerintah juga mulai melakukan penetapan lokasi lahan dan pengurusan perizinan secara paralel dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan pada tahap awal proyek berikutnya.
Dengan pelaksanaan yang dilakukan secara paralel, pemerintah berupaya menjaga kesinambungan program pemulihan agar pembangunan tidak terhenti setelah target tahun berjalan tercapai. (rel)
Leave a comment