POTRETBISNIS.COM, DAIRI – Dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) menguat di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut), seiring harapan masyarakat agar kehadiran industri ekstraktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta nilai budaya setempat.
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) menyatakan sikap terbuka terhadap operasional perusahaan dengan syarat kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan pengawasan pemerintah yang optimal.
Ketua Harian FKPHIPD Aslim Padang, mengatakan, masyarakat Dairi membutuhkan investasi agar tercipta lapangan kerja dan pergerakan ekonomi yang signifikan.
“Dengan demikian, Pemerintah memiliki sumber daya untuk membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan, serta sektor sosial dan budaya,” ujarnya saat memberikan dukungan pembangunan PT DPM ke Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia menilai, investasi berskala besar berpotensi memperluas kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas usaha lokal, serta memperkuat penerimaan daerah melalui skema bagi hasil dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Namun demikian, ia menekankan seluruh kegiatan wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam dokumen lingkungan hidup.
“Kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah harga mati. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat agar kegiatan tambang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegas Aslim.
Sementara itu, Ketua FKPHIPD Saut Martua Ujung menyatakan dukungan mayoritas warga terhadap rencana operasional perusahaan.
“Kalau ada yang tidak setuju PT Dairi Prima Mineral beroperasi, itu paling hanya satu atau dua orang saja. Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat mendukung,” ujarnya.
Ia berharap percepatan operasional dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas sosial masyarakat Pakpak.
“Dairi harus maju dan berkembang, tetapi jangan sampai meninggalkan akar budaya dan nilai agama yang menjadi jati diri masyarakat,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) Sahbin Cibro, yang mewakili enam wilayah terdampak, yakni Desa Tungtung Batu, Desa Bonian, Desa Bongkaras, Desa Longkotan, Desa Poling, serta Kelurahan Parongil.
Ia menyebut aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup.
“Kami Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang menyampaikan aspirasi kepada Pak Menteri, Bapak Hanif, bahwa masyarakat di enam desa lingkar tambang sangat berharap PT DPM segera beroperasi,” ujarnya.
Menurut dia, sekitar 4 ribu warga telah memberikan dukungan tertulis agar izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat diterbitkan kembali demi keberlangsungan ekonomi setempat.
“Kami memohon kiranya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dikeluarkan kembali supaya ada kegiatan ekonomi di Kabupaten Dairi, khususnya wilayah lingkar tambang,” kata Sahbin.
Ia menambahkan, kontribusi sosial perusahaan telah dirasakan masyarakat meskipun kegiatan produksi belum berjalan penuh.
“Bahkan sebelum beroperasi, perusahaan sudah memberikan beasiswa berkelanjutan bagi anak-anak kami, termasuk kesempatan pendidikan hingga ke Tiongkok, serta bantuan pangan tambahan bagi lanjut usia dan balita,” tuturnya.
Sahbin juga menekankan prioritas pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam setiap aktivitas perusahaan. “Setiap ada kegiatan, masyarakat setempat menjadi prioritas untuk diberdayakan sebagai tenaga kerja,” ujarnya.
Para pemangku kepentingan berharap investasi tersebut dapat menghadirkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan daerah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal masyarakat Pakpak di Kabupaten Dairi. ***
