PotretBisnis.com, MEDAN– Pesantren dan para alumninya sudah banyak berkontribusi dalam perpolitikan dan pembangunan nasional. Praktisi sosial asal UIN Sumut Ahmad Khairuddin mengemukakan
masuknya tahun politik ini, pesantren beserta para alumninya harus ambil peran dan memberi masukan bagi kemaslahatan umat.
“Jadi memang pesantren dan alumninya tidak bisa lepas dari perpolitikan di tanah air,” kata Ahmad Khairuddin, di Medan, Kamis (19/4).
Menurutnya, pesantren memiliki sejarah dan kontribusi panjang dalam perpolitikan nasional bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.
Alumni Pondok Pesantren At Toyyibah Labuhanbatu ini mengatakan, pesantren dan para alumninya juga tidak bisa menutup mata terhadap kondisi perpolitikan.
Ia juga menepis anggapan yang menyebut agama dan pesantren itu tidak bisa dibawa ke ranah politik.
“Segelintir orang menyoal politisasi agama. Yang tepat justru sesungguhnya politik di tanah air harus mendapat payung agama agar sesuai Pancasila. Berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi politik itu harus diagamaisasi dengan konsep agamaisasi politik. Memisahkan agama dengan politik itu sekuler. Pesantren dan alumninya tidak bisa picing mata dengan berkembangnya sekulerisme di tanah air,” kata dia.
Dikatakan, pemimpin yang didapat dari politik sekuler adalah pemimpin tidak jujur, amanah dan adil.
“Dalam Islam, agama mengajarkan kejujuran, keadilan dan amanah. Lalu bagaimana jadinya kalau agama dipisahkan dari ranah politik,” ujarnya.
Dia menambahkan, ada banyak kelebihan sosok. pemimpin yang menuruti perintah agamanya.
“Negara dan pemimpin hadir di kasus anak terlantar, hadir di tengah masyarakat yang terkena bencana dan lain sebagainya. Kehadiran itu terwakili melalui dinas sosial atau kementerian terkait. Dan secara umum, itu semua agama yang memayunginya,” ujar Ahmad.
“Jika ada sesama alumni pesantren yang berbeda pilihan dalam kontestasi, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan itu juga perintah agama,” sambungnya mengakhiri. (Pbc/Min)
