POTRETBISNIS.COM, MEDAN – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumut menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit proses wisuda 830 mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) yang sudah memenuhi persyaratan.
“Semua yang sudah mememuhi syarat wisuda segera diwisuda jangan dipersulit. Paling penting lagi tidak dibenarkan ada kutipan di luar ketentuan.”
Demikian terungkap dalam
rekonsiliasi yang dingelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumut terhadap sesama kepengurusan yayasan Universitas Darma Agung (UDA) Medan.Hal ini untuk menjamin kepastian bagi mahasiswa dan dosen UDA.
Rekonsiliasi dipimpin langsung oleh Kepala LLDikti Wilayah I Sumut, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D, juga dihadiri oleh dari dua pengurus Yayasan UDA Medan, yakni Administrasi Hukum Umum (AHU) 2022 dan pengurus AHU 2025. Pertemuan ini, digelar di Aula Kantor LLDIKTI Wilayah I Sumut, Senin siang, 30 Maret 2026.
Ketua Tim Humas, Protokol dan ULT LLDIKTI Wilayah I Sumut, Armiadi Asamat, menjelaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan untuk kebaikan UDA, mahasiswa dan dosen dimasa akan datang. Sehingga pertemuan ini, bertujuan dan diharapkan ada kesempatan dari kedua belah pihak itu.
“Baik yang dari yayasan tahun 2022, ataupun pengurus yayasan tahun 2025, dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan bagi dosen dan mahasiswa,” sebut Armiadi kepada wartawan, usai pertemuan tersebut.
Dalam rekonsiliasi ini, Armiadi mengungkapkan memberikan rekomendasi kepada kedua belah pihak, seperti dari 100-an orang sudah diwisuda pada periode Desember 2025. Sisa 830 mahasiswa untuk segera diwisuda. Bahwa sekitar 800-an mahasiswa yang sudah melaksanakan sidang meja hijau, agar tidak lagi dilaksanakan sidang meja hijau ulang dan tidak dikutip biaya di luar ketentuan LLDIKTI Wilayah I Sumut.
Sementara, ada 100-an dari data 961 mahasiswa dimaksud, telah diwisuda oleh Rektor UDA, Prof. Suwardi Lubis. Lanjut, Armiadi mengatakan perlu ada solusi harus diberikan kepada ratusan mahasiswa yang akan menjalani wisuda tersebut.
“Kedua belah pihak saling bersinergi untuk mencarikan solusi terbaik kepada 830-an mahasiswa yang tadi kita dengarkan di atas bersama untuk bisa dicarikan solusi bagi mereka. Bagi yang sudah layak wisuda, bisa diproses ke proses wisuda sebagaimana yang selayaknya, begitu juga terkait ijazah tidak boleh dipersulit,” jelas Armiadi.
Rekomendasi lainnya, Armiadi mengatakan bahwa bagi yang masih harus melanjutkan studi atau yang ingin pindah agar difasilitasi. Baik dari pengurus yayasan dari 2022, pengurus yayasan tahun 2022 menyediakan dokumen-dokumen akademik pendukung diserahkan kepada pengurus yayasan 2025 yang sekarang untuk bisa diproses sebagaimana mestinya.
“Yang perlu surat pindah, dikeluarkan surat pindahnya tanpa ada halangan, tanpa ada dipersulit,” tutur Armiadi.
“Mudah-mudahan, permasalahan terutama buat mahasiswa, karena fokus utama LLDikti sebagai pemerintah adalah masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa Universitas Darma Agung, kita tidak pernah memandang ada mahasiswa A, ada mahasiswa B. Kita anggap itu satu mahasiswa Universitas Darma Agung,” katanya lagi.
Armiadi mengatakan dalam rekomendasi itu, LLDikti menyarankan kedua belah pihak untuk mempermudah perpindahan dosen ke PT lainnya, hingga 33 dosen yang diberhentikan tetapi sampai dengan saat ini status para dosen tersebut masih berstatus aktif (homebase Universitas Darma Agung) baik di SISTER maupun di situs PDDikti.
“Gimana supaya mahasiswa kita tidak terganggu perkuliahannya. Gimana supaya dosen kita tidak terganggu dapurnya. Kalau seperti ini kan, ya mohon maaf seperti yang kita dengar tadi ada dosen yang terhambat masalah pindah, terhambat masalah, serdos. Itu kan sudah mengganggu stabilitas ekonomi dari dosen belum lagi dari mahasiswa,” kata Armiadi.
Armiadi mengatakan pihaknya, menyambut baik rekonsiliasi ini, diharapkan ada titik temu bersama demi kemajuan UDA Medan kedepannya. Sehingga permasalahan selama ini, dapat diselesaikan dengan baik.
“Kalau dari kami LLDikti, saya sangat senang sebetulnya. Pak Kepala juga sangat mengapresiasi dengan hadirnya kedua belah pihak pada hari ini. Artinya pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita susah mungkin menemui kedua belah pihak secara di waktu yang bersamaan. Namun pada kesempatan ini, baik dari pengelola AHU 2022 maupun pengelola AHU 2025 itu hadir di ruangan yang sama berdiskusi dengan hal yang sama meskipun perbedaan pendapat masih ada,” kata Armiadi.
Dalam rekonsiliasi ini, juga sempat terjadi debat mulut kedua belah pihak. Namun, dapat ditenangkan oleh pihak LLDikti Wilayah I Sumut sebagai fasilitator pertemuan tersebut.
Sejumlah poin-poin penting diungkapkan dalam pertemuan itu. Namun dalam pertemuan itu belum ada penandatangan oleh kedua belah pihak.
Artinya hasil reskonsiliasi akan ditindak lanjuti lebih lanjut untuk penandatangan dokumen berisikan butir-butir dalam rekonsiliasi tersebut sebagaimana kesempatan bersama antara kedua belah pihak yang difasilitasi LLDIKTI Wilayah 1 Sumut. ***
