PotretBisnis.Com, MEDAN-Anggota DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, memperingatkan bahwa kerusakan hutan di kawasan Tanah Karo dan Sibolangit dapat memicu bencana serupa seperti banjir yang melanda Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Sibolga pada akhir November. Menurutnya, dua wilayah hulu tersebut merupakan benteng terakhir yang melindungi Kota Medan dari potensi banjir besar yang berisiko menenggelamkan sebagian wilayah kota.
Ia menjelaskan bahwa bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara bukan hanya dipengaruhi cuaca ekstrem, tetapi merupakan dampak langsung dari deforestasi berkepanjangan. Penggundulan hutan yang dilakukan individu maupun perusahaan—melalui izin tambang, pembangkit listrik tenaga air, dan berbagai aktivitas eksploitasi lainnya—telah melemahkan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga air.
“Kalau tegakan hutan hilang, tidak ada lagi yang menahan debit air dari kawasan atas. Itulah yang menyebabkan banjir dan longsor semakin sering terjadi,” ujar Defri di Medan, Senin(1/12/2025)
Ketua Garda Pemuda NasDem Sumut ini menegaskan, situasi serupa berpotensi menimpa Kota Medan jika kerusakan hutan di hulu tidak segera dihentikan. Medan, yang berada pada dataran rendah sekitar 10 meter di atas permukaan laut, sangat bergantung pada kondisi kawasan penyangga di Tanah Karo dan Sibolangit. Tanpa perlindungan ekologis yang memadai, luapan air dari dataran tinggi dapat langsung mengalir ke permukiman dan pusat kota.
Ia juga menyoroti alih fungsi hutan lindung Sibolangit menjadi vila atau penginapan. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu diberikan solusi pembangunan yang berkelanjutan agar tidak lagi menjadikan hutan lindung sebagai sumber ekonomi jangka pendek.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi. Jangan biarkan masyarakat membuka hutan lindung karena tidak punya pilihan,” katanya.
Defri mengusulkan moratorium izin baru bagi perusahaan yang ingin berkegiatan di kawasan hutan serta evaluasi menyeluruh terhadap izin yang sudah terbit. Jika terbukti lebih banyak menimbulkan mudarat bagi lingkungan, ia meminta pemerintah berani mencabut izin tersebut.
Ia menambahkan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar investasi, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.
