PotretBisnis.com, Medan – Puluhan mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) Medan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Biro Rektor di Jalan DR TD Pardede, Jumat (18/7) sore. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap ketidakjelasan kepemimpinan di kampus yang berada di bawah Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA).
Mahasiswa menuntut penjelasan atas konflik internal yang menyebabkan munculnya dua pimpinan rektorat, yakni Dr Lilis S Gultom dan Prof Suwardi Lubis. Ketegangan meningkat ketika massa mendapati gerbang gedung rektorat terkunci rapat. Mereka pun berupaya membongkar paksa pagar agar bisa memasuki halaman gedung.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan mahasiswa terhadap pengelolaan dana pendidikan. Mereka menuntut YPDA yang diketuai Hana Nelsri Kaban untuk mengembalikan uang kuliah yang telah mereka bayarkan. Ketidakpastian status akademik akibat dualisme kepemimpinan membuat mahasiswa merasa dirugikan.
Di lokasi aksi, mahasiswa membentangkan kain putih bertuliskan berbagai tuntutan, termasuk desakan agar pihak yayasan menunjukkan dokumen legalitas kepengurusan. Mereka juga meminta YPDA membuka seluruh ruangan di gedung rektorat, sebagaimana dijanjikan oleh Pj Rektor Prof Suwardi Lubis pada Selasa (15/7).
Namun, sebagian besar ruang seperti ruang Wakil Rektor I–III, PDPT, Biro Akademik Kemahasiswaan (BAK), dan Biro Administrasi Umum (BAU) masih dalam kondisi terkunci oleh pihak yayasan yang diklaim dikuasai Hana Nelsri Kaban.
Atribut aksi mahasiswa termasuk spanduk bernada kritis seperti “Mahasiswa Butuh Kepastian Bukan Janji” dan “Birokrasi Sampah Gila Jabatan”. Mereka juga melakukan aksi teatrikal dan membakar ban bekas sebagai bentuk simbolik kemarahan.
Ketegangan memuncak karena tidak satu pun perwakilan rektorat, termasuk Prof Suwardi maupun Hana Nelsri Kaban, hadir menemui massa. Akibatnya, mahasiswa berhasil merusak gembok gerbang dan akhirnya masuk ke area gedung.
Meski situasi sempat memanas, aparat kepolisian dari Polresta Medan yang berjaga di lokasi berhasil meredam suasana agar tidak berujung pada kericuhan. Hingga sore, mahasiswa masih bertahan di dalam gedung rektorat menunggu tanggapan dari pihak kampus dan yayasan.
Dalam orasi, seorang mahasiswa dari BEM Fakultas Teknik secara tegas menolak penunjukan Prof Suwardi Lubis sebagai Pj Rektor versi yayasan Hana Nelsri Kaban. Ia mempertanyakan keabsahan kepemimpinan tersebut di hadapan massa aksi. “Kalian terima Prof Suwardi sebagai rektor kalian?” teriaknya. Spontan, mahasiswa menjawab serempak, “Tidak!”
Dalam aksi sebelumnya, pada Selasa (16/7), mahasiswa juga mendesak LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara untuk tidak tutup mata terhadap dugaan kesewenang-wenangan YPDA. Mereka menilai tindakan yayasan sudah mencederai prinsip demokrasi dalam lingkungan kampus.
“Kami minta LLDIKTI bersikap tegas. Ini bukan sekadar konflik internal, tapi sudah menyentuh hak mahasiswa dan merusak reputasi kampus,” ujar seorang mahasiswa.
Mahasiswa juga mempersoalkan tidak masuknya nilai akademik ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), meskipun uang kuliah telah dibayar. Hal ini disebut terjadi karena hanya operator dari kubu Rektor Dr Lilis S Gultom yang dapat mengakses sistem terintegrasi tersebut.
Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut, Prof Saiful Anwar Matondang, mengaku telah menyampaikan persoalan ini ke Ditjen Dikti. Ia juga menyebut akan memanggil kedua pihak rektorat pekan depan. Meski begitu, ia menegaskan keterbatasan kewenangannya. “Kami tidak punya hak menegur yayasan, itu ranah Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
Namun mahasiswa menilai pernyataan itu belum cukup. Mereka mendesak LLDIKTI untuk lebih aktif menuntaskan persoalan ini hingga ke tingkat kementerian, sekaligus memberi perlindungan bagi
rektor dan civitas akademika yang terdampak.
“Kalau ini dibiarkan, dunia pendidikan tinggi bisa rusak. Tidak boleh ada intervensi sepihak yang merugikan kampus,” ucap salah satu peserta aksi.
Mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal proses penyelesaian konflik secara transparan dan adil. Mereka membuka ruang dialog dengan semua pihak, namun juga mengingatkan: “Kalau ini sengaja dibiarkan, maka kami patut curiga ada pengkhianatan terhadap dunia pendidikan,” tutup salah satu orator.
